PENDAHULUAN kabupaten, dan kota mengatur dan mengurusi sendiri urusan

 PENDAHULUANIndonesiamerupakan salah satu negara yang mengunakan sistem demokrasi dalampemerintahannya, yang membuat Indonesia memiliki konsekuensi tertentu. Dalamkonstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945 telah dijelaskan pada pasal 18 ayat 2 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengaturdan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantu. Menurut pasal tersebut bahwa konsekuensi adanya demokrasi adalahadanya penyerahan wewenang dari pusat ke daerah dalam bentuk otonomi daerah.

Adanya otonomi daerah ini juga merupakan salah satu cara agar pemerintah pusatdapat memantau perkembangan daerah-daerah dalam negaranya tanpa harus turunlangsung ke daerah tersebut. Pengelolaan otonomi daerah yang ada di Indonesiadiatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 1nomor 6 dijelaskan, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerahotonom untuk mengatur dan mengurus sendiri sendiri Urusan Pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan RepublikIndonesia.  Padapasal 18B UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa negara mengakui dan menghormatisatuan-satuan khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam otonomi daerah jugaterbagi dalam beberapa otonomi yang bersifat khusus atau otonomi khusus.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Otonomi Khusus diberikan kepada daerah-daerah tertentu yang memiliki pengakuankhusus dari pemerintah. Ada beberapa daerah yang mendapatkan pengakuan khusustersebut, antara lain; 1) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2) ProvinssiNanggroe Aceh Darussalam, 3) Daerah Istimewa Yogyakarta, 4) Provinsi Papua, dan5) Provinsi Papua Barat. Setiap provinsi ini memiliki latar belakang yangberbeda yang menyebabkan memiliki pengakuan khusus. Lima provinsi yang memilikipengakuan khusus tersebut juga memiliki peraturan perundang-undangan yangmengatur keistimewaan dan kekhususannya. Salahsatunya adalah Provinsi Papua, otonomi khususnya diatur di dalam Undang-UndangNo 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pemeberian otonomikhusus bagi Provinsi Papua sebagai bentuk keadilan, penegakan suremasi hukum,penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatankesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua untuk kesetaraan dengan provinsilain.

Dalam pemberlakuan otonomi khusus papua terdapat hal-hal mendasar yanghanya berlaku di Provinsi Papua dan tidak berlaku di provinsi lain, dana begitusebaliknya. Kewenangan Papua dalam otonomi khususnya mencakup  kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahankecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal,agama, dan peradilan, serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturanperundang-undangan. Mengingat Papua memiliki status otonomi khusus, makaProvinsi Papua mendapatkan dana otonomi khusus yang besar dari pemerintah yangditetapkan dalam APBN. Namun, untuk operasional pemerintahan Papua tidak hanya berasaldari APBN saja, melainkan juga memiliki pendapatan dari daerahnya. Maka, dalamhal ini akan dibahas bagaimana keuangan daerah di Papua, dan komposisi untukpendapatan daerahnya.PEMBAHASANA.

  Keuangan Provinsi PapuaOtonomiKhusus menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagiProvinsi Papua merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepadaProvinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempatmenurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakatPapua. Dalam menjalankan suatu pemerintahan tentunya membutuhkan dana untukmelaksanakan otonomi daerahnya, penyelenggaraan tugas dari Pemerintah Provinsidibiayai oleh Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sedangkan untukpenyelenggaraan tugas pemerintah di Provinsi Papua dibiayai oleh AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBN).  Keuanganuntuk di Provinsi Papua ini telah diatur dalam undang-undang otonomi Papua,dijelaskan pada pasal 34. Pada pasal tersebut dijelaskan pada ayat 1menjelaskan sumber-sember penerimaan provinsi, kabupaten/kota yang meliputipendapatan asli provinsi, dana perimbangan, penerimaan otonomi khusus dan pinjamandaerah, dan lain sebagainya.  Secara garisbesar, pendapatan dan penerimaan daerah di Provinsi Papua terdiri dari tigaaspek, yaitu: PAD (Pendapatan Asli Daerah), Dana Perimbangan, dan pendapatanlain yang sah. Pendapatan Asli Daerah Papua sendiri bersumber dari pajakdaerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah yang sah lainnya.

   PENUTUP